Apa Ada Uang ‘’Pelicin” Untuk Aparat?

Banyak tempat Spa and Lounge di Bandung yang seharusnya ditutup karena di dalamnya terdapat tindakan asusila. Tindakan asusila ini dilakukan oleh pelanggan terhadap karyawan. Bahkan bisa juga perusahaan tersebut menutupi-nutupi tindakan tersebut demi meraup keuntungan bagi perusahaannya. Hal seperti itu banyak terjadi di tempat pijat plus-plus yang berkedok spa and lounge. Misalnya dalam perusahaan X spa and lounge yang sebenarnya hanya memiliki service untuk pelanggannya berupa spa, sauna dan massage, ternyata secara tersembunyi mereka memberikan pelayanan lebih yaitu, pijat plus-plus. Plus-plus disini maksudnya, pemijat yang semuanya wanita biasa “menjual” dirinya kepada pelanggan yang sedang dipijat olehnya.

Ditemui di markas Satpol PP kota Bandung di Buah Batu, Sabtu (5/12), Ahmad Fauzan (44) selaku Danton (Komandan Pleton) Satpol PP membantah dengan tegas saat ditanya apakah ada anggota yang menerima uang pelicin dari usaha pijat plus-plus terebut. Ahmad menegaskan, “Tidak ada kerjasama antara pihak birokrat atau aparat dengan perusahaan. Kerjasama yang ada secara legal formal yaitu kerjasma secara resmi antara pemerintah dengan perusahaan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. ”Sudah menjadi rahasia umum kalau instansi atau aparat seperti Satpol PP dekat sekali dengan persoalan uang “pelicin”.

saat diceritakan mengenai "uang pelicin" tersebut, Ahmad yang tadinya membantah dengan tegas masalah oknum yang menerima uang “pelicin”, memberikan pernyataan yang berbeda dari sebelumnya. Ia mengiyakan bahwa adanya kemungkinan oknum aparat yang menerima uang tersebut sebagai uang tutp mulut. “Tapi kami tidak menutup mata mengenai hal ini dan tidak menutup kemungkinan juga bahwa ada oknum yang memang melindungi tempat-tempat seperti pijat plus-plus .”, kata Ahmad.

Berarti bisa dikatakan bahwa tempat seperti karaoke dan pijat plus-plus tersebut adalah daerah “basah” oknum aparat yang menyalahgunakan wewenangnya. Ahmad menambahkan, “Pokoknya, dalam legal formal tidak ada yang mengatkan seperti itu. hal tersebut mungkin hanya dari pribadi oknum aparat saja. Sekali lagi, kami memang tidak menutup mata adanya praktek terlarang seperti itu”.

Dalam setiap instansi seperti, Polri dan Satpol PP ada divisi-divisi khusus yang menindak masalah pelanggaran hukum seperti masalah ini dan setiap pelanggaran hukum terkait dengan peraturan pemerintah No. 30 Tahun 1978. Pihak instansi melakukan penyelidikan terhadap oknum-oknum yang memang terlihat melakukan pelanggaran. Bagi oknum yang melanggar tersebut akan langsung dibuatkan BAP dan dikenakan sangsi, misalnya penurunan pangkat atau penurunan gaji. Saat ditanya apakah sudah ada oknum yang melanggar Ahmad menjawab dengan tegas, “Sampai sejauh ini belum, semua masih baik-baik saja.”